KOMPAS.TV - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo menyebut hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo justru dijadikan political engineering alih-alih sebagai alat social engineering.
Menurutnya, praktik tersebut justru membuat tatanan hukum di Indonesia hancur. "Ya (tatanan hukum hancur), kami menengarai terjadi penggunaan hukum sebagai alat, bukan untuk social engineering, tetapi political engineering," kata Tuti, ungkapnya.
Para guru besar UI melihat hukum itu dibuat seakan-akan tidak ada kaitannya dengan etika. "Bahwa kalau sudah sesuai dengan hukum, maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal, kita hidup di Indonesia ini, kan, selalu, dari kecil kita sudah diajari etika," ujar Harkristuti.
Harkristuti menuturkan, etika seharusnya menjadi salah satu bagian ketika melakukan proses legislasi yang memiliki aturan hukum. Proses ajudikasi, ketika di Mahkamah Konstitusi, pun harus bicara soal etika.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/484001/ketua-dewan-guru-besar-ui-hukum-itu-dibuat-seakan-akan-tidak-ada-etikanya-satu-meja
